Cara menentukan Prioritas Kegiatan di Desa

Salah satu upaya Pemerintah Pusat untuk mempercepat pembangunan desa adalah adanya pelimpahan wewenang untuk mengelola sendiri penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa. Implikasinya adalah Pemerintah Wajib mengalokasikan dana yang berbasis pada pembangunan desa atau yang disebut dana desa.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan.

Kewenangan yang dimiliki desa saat ini, mestinya juga harus diimbangi oleh kesiapan desa untuk mengelola dana yang kian tahun semakin meningkat. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa PDTT sebagai excecuting agency juga telah mengeluarkan kebijakan untuk membantu desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan dengan menempatkan tenaga profesional secara berjenjang, mulai dari level kabupaten, kecamatan hingga desa. Penempatan tenaga profesional ini bertujuan agar desa dapat terbantukan dan tidak ada alasan untuk tidak faham dalam mengelola dana desa.

Mengelola dana desa sangat terkait erat dengan proses yang dilaksanakan, mulai tahap perencanaan, penganggaran pelaksanaan, pelaporan dan pertanggunjawaban.

Baik tidaknya hasil yang diraih sangat tergantung dari proses perencanaan yang dilakukan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang disusun secara partisipatif antar sesama stake holder, stake holder yang dimaksud disini adalah keterlibatan semua unsur yang ada di desa.

Masyarakat desa dalam merencanakan kegiatan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi desa dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, perumusan program dan kegiatan harus didasarkan pada :

  • Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
  • Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sesuai kemampuan teknis dan SD lokal yang ada di desa
  • Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
  • Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi
  • Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Kelima unsur diatas harus menjadi pertimbangan dan diurutkan berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak untuk mencapai upaya maksimal membangun desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan tidak lahir dari berapa banyaknya sarana infrastruktur yang ada di desa, tapi lebih kepada pembangunan fisik manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan manusia yang ada di desa.

Wassalam

Nanang Hasani

PDP DI-ABES-PA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s