Dasar Hukum Desa

Landasan Hukum bagi Kerja Pendampingan Desa
Tenaga pendamping profesional memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan berbekal keahlian diri sebagai pendamping profesional. Kreativitas dan kemampuan diri untuk melakukan pembacaan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang ada di setiap Desa menjadi… bekal utama dalam melakukan pendampingan bagi masyarakat Desa. Aturan dasar yang mengikat kerja pendampingan Desa adalah peraturan hukum tentang Desa. Oleh sebab itu, ketaatan tenaga pendamping profesional kepada produk hukum tentang Desa yang ditetapkan Negara akan sangat menentukan kualitas pendampingan itu sendiri. Landasan hukum yang menjadi dasar tindak pendampingan Desa, wajib untuk dipahami dan dimengerti oleh para tenaga pendampingan Desa meliputi:

  1. UU Nomor 6 Tahun 2014;
  2. PP Nomor 43 Tahun 2014;
  3. PP Nomor 47 Tahun 2015;
  4. PP Nomor 60 Tahun 2014;
  5. PP Nomor 22 Tahun 2015;
  6. PP Nomor 8 Tahun 2016;
  7. Permendagri Nomor 111 s.d 114 Tahun 2014;
  8. Permendes Nomor 1 s.d 4 Tahun 2015;
  9. Permendagri Nomor 82 s.d 84 Tahun 2015;
  10. Permendes Nomor 21 Tahun 2016;
  11. Permendes Nomor 8 Tahun 2016; dan peraturan terkait lainnya.

Download Regulasi Desa

Advertisements